Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang di canangkan pemerintah di nilai hanya mementingkan kepentingan beberapa piak khususnya untuk citra partai itu sendiri.
Seperti yang saya baca dari berita kompas, banyak sekali kader partai yang berlomba lomba mencanangkan BLSM dengan iming iming utnuk rakyat namun kenyataannya di pelaksanannya sarat dengan tindak penyimpangan atau korupsi.
Menurut pakar politik Universitas Mercubuana Heri Budianto pemberian kompensasi justru tidak mendidik mendidik. "bentuk kompensasi hanya berganti bungkus, dulu BLT sekarang BLSM sama saja" ucapnya.
Wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama juga mengatakan hal serupa. Menurut beliau BLSM di nilai kurang tepat jika di tujukan untuk kompensasi masyarakat terutama yang tidak mampu. Di bandingkan memberikan BLSM pemerintah di nilai lebih baik memberikan bantuan di bidang pendidikan atau kesehatan.
Menurut saya sendiri sebagai warga sipil, saya juga tidak setuju dengan diadakannya BLSM karena BLSM hanya memberikan efek yang tidak baik untuk oknum maupun warga yang menerimanya. Sudah bukan hal yang tabu di saat pembagian bantuan langsung selalu ada penyimpangan seperti korupsi dan dengan ada bantuan yang bermodel seperti ini juga membuat masyarakat kurang mampu jadi lebih "manja" kepada pemerintah.
Saya setuju dengan bapak wakil gubernur, dari pada memberikan BLSM lebih baik pemerintah memberikan bantuan di bidnag kesehatan atau pendidikan.
